14, 1 juta Lebih Penduduk Jateng Mendapat Kartu Jamkesmas

image

Pendataan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beserta Pemerintah Kab/kota dan masyarakat. Sedang pemberian kartu Jamkesmas dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, mencakup juga penduduk rentan miskin berdasarkan pendataan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden RI.

Agar kuota Jamkesmas benar-benar tepat sasatan dan tepat manfaat, Gubernur Jateng Bibit Waluyo minta agar Bupati/Walikota beserta seluruh perangkat pemerintahan lainnya, baik Camat, Kades/Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT melakukan pendataan dan verifikasi data Jamkesmas dengan benar. Pemrintah memberikan kesempatan kepada Pemkab/kota untuk memperbarui data setiap enam bulan, dan mengusulkan kembali kepada TNP2K. selanjutnya jika data tersebut telah benar akan diterbitkan kartu Jamkesmas.

Jadi apabila masih ada masyarakat yang oleh lingkungannya layak dinyatakan miskin tapi belum mempunyai kartu Jamkesmas dapat diusulkan kepada Pemkab melalui pemerintah desa. Setelah melalui proses verifikasi dari Pemkab dan layak untuk menerima, dapat diusulkan mendapat kartu Jamkesmas. Gubernur dan Pemprov mempercayakan ketepatan sasaran kepada Kab/kota, karena memang sesuai kewenangan pendataan ada di Kab/kota. Yang dilakukan Gubernur dan Pemprov adalah membantu mengkomunikasikan dengan TNP2K dan menguatkan usulan dari Kab/kota,” tegas Gubernur Bibit Waluyo.

Lebih lanjut Gubernur Jateng menjelaskan Jamkesmas merupakan niat baik dan wujud tanggung Pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan dan tindakan medis atas indikasi tidak gratis, tetapi ditanggungoleh Pemerintah. Pembiayaan Jamkesmas pada 2012 berasal dari dana APBN dengan besaran premi pembiayaan Rp 6000/bulan. Jumlah itu disediakan atau dibayarkan Pemerintah kepada PT Askes untuk dikelola secara professional, berkerjasama denganseluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah seperti puskesmas, RS Daerah maupun RS Pusat yang ada di daerah, serta dengan beberapa RS Swasta yang menjalin kerjasama dengan PT Askes.

Pemegang Kartu Jamkesmas berhak menggunakan kartunya di seluruh Indonesia, dan secara umum mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu Rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas dan atau Puskesmas Pembantu, rawat inap di Puskesmas Perawatan, RS Pemerintah dan RS Swasta yang menjalin kerjasama untuk RJTP atau rawat jalan tingkat lanjut,” jelas Gubernur.

Selain Jamkesmas, Pemerintah juga memberikan Jamkesda, yaitu jaminan kesehatan yang biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh Pemprov dan kab/kota. Jamkesda diberikan kepada anggota masyarakat yang belum masuk Jamkesmas, namun dipandang perlu mendapatkan bantuan pembiayaan atas pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan kepada pemegang kartu Jamkesda secara konsep tidak berbeda pemegang kartu Jamkesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Prov Jateng menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Jamkesda berbeda perlakukan di masing-masing kab/kota di Jateng, karena kemampuan keuangan daerah yang berbeda. ada kab yang tidak memberikan batasan terhadap layanan RJTP dan atau RJTL, namun ada juga yang memberikan batasa terhadap manfaat pelayanannya. Sedang jika memerlukan RJTL di RS milik Pemerintah dan atau Pemprov, maka dilakukan cost sharing atau iur biaya dengan besaran 40 % ditanggung oleh pemprov dan 60 % ditanggung oleh Pemkab/kota tempat asal pemegang kartu Jamkesda. Dalam prakteknya, karena ada keterbatasan dana di APBD kab/kota, maka untuk Kab/kota yang memberikan batasan maksimal biaya perawata, kelebihan biaya perawatan harus ditanggung sendiri. Sedangkan Pemprov tetap memberikan kontribusi 40 % dari berapapun biaya yang diakibatkan perawatan mereka.***

Fri, 15 Mar 2013 @06:58

Copyright © 2020 MEDIA JATENG · All Rights Reserved